Rapat Literasi Hukum Indonesia bersama ALFI Sulselbar

Verde Cuisine, Makassar
23 April 2026

Siang itu pembahasan tidak bergerak di wilayah teori. Diskusi langsung masuk ke praktik. Dunia usaha hari ini berdiri di dua kaki: pajak dan legalitas. Jika salah satu lemah, perusahaan tidak akan stabil.

Penyaji, Dr. Rahman Syamsuddin, SH, MH, datang bukan hanya sebagai akademisi, tetapi sebagai praktisi yang memahami lapangan. Ia membuka dengan satu contoh sederhana, namun tajam. Sebuah perusahaan dibebani kewajiban pajak Rp2,5 miliar. Setelah dilakukan pendampingan dan koreksi fiskal, angka itu turun menjadi sekitar Rp800 juta.

Selisih itu bukan kebetulan.
Itu hasil dari penempatan angka yang benar.

Anggota ALFI menangkap satu hal mendasar. Kesalahan pajak sering bukan karena niat, tetapi karena kompleksitas. Regulasi berubah. Administrasi berlapis. Detail teknis mudah terlewat. Dari titik itu, risiko hukum mulai terbentuk.

Realitas di lapangan juga disampaikan terbuka.
Masih ada perusahaan yang melakukan rekayasa pajak.
Ada yang tidak melaporkan pembelian aset.
Ada yang sudah melapor, tetapi tetap bermasalah karena klasifikasi biaya tidak tepat.

Masalahnya bukan sekadar angka.
Masalahnya ada pada cara membaca dan menempatkan data.

Di titik ini, peran Literasi Hukum Indonesia menjadi relevan. Model yang ditawarkan sederhana dan terukur.
Perusahaan fokus pada bisnis.
LHI fokus pada legalitas dan perpajakan.

Pola ini bukan hal baru. Di Kawasan Industri Makassar, pendekatan seperti ini sudah menjadi praktik. Perusahaan tidak lagi berjalan sendiri dalam urusan pajak. Mereka memilih sistem yang lebih terstruktur.

Layanan yang ditawarkan mencakup pengurusan SPT Masa dan Tahunan, konsultasi pajak, pendampingan pemeriksaan dan sengketa, hingga penataan administrasi. Skema biaya fleksibel, dengan kombinasi biaya dasar dan success fee untuk kasus tertentu.

Nilai utamanya jelas.
Efisiensi waktu.
Akurasi data.
Penurunan risiko sanksi.

Namun poin penting dalam rapat ini bukan hanya layanan.
Semua data harus dicocokkan dengan kondisi riil.
Validasi menjadi langkah awal sebelum sengketa.

Pengadilan bukan tujuan.
Ia adalah jalan terakhir.

Pada bagian akhir, Ketua ALFI menyampaikan kebutuhan yang lebih spesifik. Pendampingan dan edukasi diperlukan, terutama bagi perusahaan UKM yang tergabung dalam ALFI. Saat ini, organisasi juga belum memiliki konsultan hukum yang secara khusus mendampingi persoalan internal maupun anggota.

Harapannya jelas.
Ada kerja sama teknis yang berkelanjutan dengan LHI.
Ada ruang diskusi yang lebih operasional.
Dan ada sistem pendampingan yang bisa langsung dirasakan oleh anggota di Sulselbar.

Kesimpulannya sederhana.
Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah area strategis. Kesalahan dalam pengelolaan akan berbiaya mahal.

Menggunakan konsultan bukan tambahan beban.
Ia adalah instrumen pengamanan.

Dan bagi pelaku usaha, ini bukan keputusan emosional.
Ini keputusan rasional.

Salam.

Asrul Sani Abu | Pengurus ALFI