Biaya Logistik Sulselbar Bisa Naik 120% Imbas Antrean BBM Berhari-hari
MAKASSAR – Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Muhammad Hatta mengatakan pembatasan kuota dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar memicu kelumpuhan pada sektor logistik di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
Antrean armada angkutan barang yang mengular hingga berhari-hari di area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpotensi memicu lonjakan biaya logistik sekaligus mengancam kenaikan harga berbagai bahan pokok.
Dia mengungkapkan bahwa antrean panjang armada truk barang kini terjadi merata di Kota Makassar hingga hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Banyak sopir angkutan barang harus menunggu berjam-jam, bahkan hingga menginap di SPBU demi mendapatkan BBM jenis solar.
Fenomena ini, menurut Hatta, berdampak fatal pada penurunan volume angkutan barang hingga mencapai 50% akibat terlambatnya distribusi, baik untuk skala dalam kota, antardaerah, maupun antarprovinsi.
“Menurunnya volume angkutan hingga 50% dampaknya membengkakkan biaya. Ada biaya tambahan storage, demurrage kontainer, dan lain-lain. Selain itu, kemacetan di sekitar SPBU juga mengganggu akses jalan hingga menghalangi aktivitas rumah warga dan pertokoan,” jelas Hatta kepada wartawan di Makassar, Rabu (9/9/2026).
Hatta menambahkan, asosiasi bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) telah berulang kali melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan, DPRD Provinsi, hingga pihak Pertamina. Namun, respons instansi terkait dinilai belum memberi solusi konkret dan terus menegaskan bahwa pasokan serta kuota BBM bersubsidi dalam posisi aman.
Sebagai langkah antisipasi dan penegakan hukum, pihak asosiasi mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) BBM yang melibatkan unsur Pertamina, TNI-Polri, dan Kementerian ESDM guna mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan atau kebocoran BBM bersubsidi secara profesional.
Ketua DPW ALFI Sulselbar Yodi Nalendra menyatakan keprihatinan mendalam atas belum adanya solusi di lapangan. Menanggapi kebuntuan tersebut, pelaku usaha logistik kini mengkaji opsi untuk mengalihkan operasional armada dari BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi. Namun, skenario pengalihan BBM non-subsidi diproyeksikan bakal mendongkrak biaya operasional angkutan hingga minimal 120%. Yodi memberi gambaran, untuk rute angkutan trucking jalur Makassar-Parepare yang saat ini bertarif sekitar Rp2,5 juta, harganya diperkirakan melambung hingga kisaran Rp5,25 juta sampai Rp5,5 juta per trip.
“Kita meminta Pertamina lebih terbuka dalam menyampaikan kendala riil di lapangan, apakah dipicu oleh masalah disparitas harga atau skema distribusi, agar pemerintah pusat dapat mengambil tindakan yang tepat dan solutif,” ujar Yodi. Kenaikan biaya angkutan hingga 120% tersebut dipastikan akan menimbulkan efek domino pada harga komoditas dan bahan pokok masyarakat.
Ketua DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Makassar Hasim Noor Ismail menyebutkan komoditas yang rentan terdampak kenaikan antara lain sembilan bahan pokok (sembako), minyak goreng, beras, pupuk, hingga komoditas ekspor seperti jagung dan gaplek.
Menurut Hasim, angka kenaikan biaya angkutan sebesar 120% tersebut sudah dihitung secara rasional oleh para pengusaha angkutan guna menutupi selisih harga dari BBM subsidi ke non-subsidi. Sebagai ilustrasi, jika biaya angkutan kontainer dari Pelabuhan Makassar ke Kawasan Industri Makassar (KIMA) semula sebesar Rp100.000, biayanya berpotensi naik menjadi Rp220.000. “Satu pemicunya, jika BBM itu sulit, tentu pemicunya ada di sini. Penyesuaian kenaikan tarif hingga 120% ini wajar bagi kami pengusaha angkutan akibat pengalihan dari subsidi ke non-subsidi. Mengenai berapa besar persentase kenaikan akhir di tingkat pedagang, tentu pedagang memiliki kalkulasi tersendiri berdasarkan volume barang yang diangkut,” ujar Hasim.
