MOM Audiensi dengan BPS 12 Maret 2026

Poin Poin Penting dari ALFI kepada BPS
ALFI menyampaikan kekhawatiran , keluhan dan keberatan tentang perubahan KBLI Tahun 2025 terkait Jasa
Pengurusan Transportasi dan Angkutan Multimoda , khususnya terkait kejelasan Peran , Fungsi dan Batasan
lingkup kegiatan usaha KBLI 52291 dengan KBLI 52311 , jika terjadi salah pemahaman dan penerapan oleh instansi
terkait tentang kebijakan KBLI 2025 ini maka dipastikan akan menimbulkan dampak besar terhadap kelangsungan
usaha dan kegiatan usaha pelaku JPT di luar Jakarta , terlebih khusus di luar pulau Jawa.
ALFI dalam penyampaian atas kekhawatiran terhadap pemahaman kebijakan perubahan KBLI 2025 , antara lain :

• Kebijakan AHU , KLU Perpajakan , Peraturan teknis lingkup kegiatan usaha yang harus menyesuaikan
  dengan Perban No,7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Bidang Lingkup Usaha Indonesia ( KBLI 2025 ) dimana
  dapat menimbulkan biaya perubahan akta badan usaha maupun biaya penyesuaian perijinan kegiatan
  usaha yang tidak kecil nilainya
• Akan membatasi ruang lingkup bahkan mematikan Badan Usaha JPT yang sudah lama beroperasi di
  Indonesia , jika terjadi penyesuaian peraturan teknis terkait JPT
• Penerapan KBLI 52291 untuk angkutan multimoda tidak tepat selama kegiatan usaha dan peran usaha
  sama dengan JPT , apalagi dalam klausul revisi ke-5 yang diberlakukan oleh ISIC ( International Standard
  Industrial Classification ) bahwa grup klasifikasi 5229 sangat jelas tidak ada menyebutkan angkutan
  multimoda .
• Kementerian teknis di Indonesia yang mengatur kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi dan Badan Usaha
  Angkutan Multimoda di Kementerian Perhubungan , namun dengan Direktorat Jenderal yang berbeda
  yaitu JPT dibawah Dirjen HUBLA sementara BUAM dikelola oleh Dirjen INTRAM (diresmikan mengacu
  Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024) , dipastikan dapat menghilangkan peran kegiatan usaha
  logistik terintergrasi yang ada sehingga semakin melemahkan daya saing industry jasa logistik nasional dan
  semakin tidak mungkin menekan biaya logistik nasional ke depannya.

ALFI berharap pemerintah dapat memberikan diskresi atas peraturan kepala badan BPS No.7 tahun 2025 kepada
pelaku badan usaha JPT yang sudah ada sebelum terbitnya peraturan ini , antara lain :

• Membebaskan perubahan akta badan usaha , dan bebas dari penyesuaian verifikasi OSS berikut
  sertifikasinya , sehingga tidak ada lagi biaya biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha terkait penyesuaian
  KBLI
• Memastikan kebijakan perpajakan bagi industri freight forwarding tetap berlaku sebagaimana yang
  berjalan saat ini .
• Memastikan kebijakan peraturan teknis di instansi yang terkait tidak memperkecil lingkup kegiatan usaha
  JPT yang sudah ada , sehingga dapat melemahkan bahkan mematikan badan usaha JPT yang ada
  beroperasi selama ini diseluruh Indonesia .

TAMBAHAN CATATAN DARI REKAN2 ALFI , ANTARA LAIN :
Dani Yahya – WKU Bidang Angkutan Udara mengatakan bahwa Dalam forum ASEAN dan AFFA, konsep multimoda
dibahas sebagai bentuk sinergi transportasi.
Di Indonesia terjadi dualitas antara JPT dan Multimoda, yang menimbulkan kebingungan. Untuk menjadi
Multimodal Transport Operator (MTO), perusahaan harus membentuk badan usaha baru meskipun kegiatan
usahanya pada praktiknya serupa dengan JPT.
Ketum DPW ALFI Jawa Timur menyatakan bahwa di Jawa Timur terdapat sekitar 500 anggota ALFI yang
menggantungkan usaha pada kegiatan JPT, Perusahaan JPT pada umumnya berperan sebagai perwakilan cargo
owner, bukan sekadar broker.
Banyak perusahaan berskala kecil yang memiliki keterbatasan modal dan bergantung pada kepercayaan bank., jadi
dalam hal ini Penetapan JPT sebagai usaha berisiko tinggi dinilai belum memiliki dasar yang jelas bagi pelaku usaha.
Pak Harry Sutanto – WKU Bidang Maritim Pelabuhan mengatakan bahwa Perubahan kebijakan ini dinilai dapat
menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha, karena sebagian besar perusahaan memiliki skala kecil dengan
jumlah tenaga kerja sekitar 10–20 orang. Untuk itu DPP ALFI mengiharapkan adanya diskresi kebijakan sebagai solusi
jangka pendek.
DPW -DPW Lainnya secara umum meenyampaikan beberapa usulan antara lain:
1. KBLI untuk JPT tetap menggunakan kode 52291 atau dilakukan penggabungan dengan multimoda agar
tidak menimbulkan friksi.
2. Pemerintah diminta memberikan diskresi kebijakan transisi.
3. Penyesuaian KBLI diharapkan tidak menimbulkan beban administrasi baru bagi pelaku usaha.
4. Pemerintah diminta memastikan bahwa perubahan KBLI tidak berdampak negatif pada perpajakan dan
perizinan.

Tanggapan BPS
Deputi Management Informasi dan Statistik BPS menjelaskan bahwa:

• Pada ISIC versi 4, kegiatan Freight Forwarding berada dalam kelompok 5229
• Pada ISIC versi 5, kegiatan Freight Forwarding diklasifikasi sebagai jasa kegiatan intermediasi yang
  dikelompokan dalam kelompok 5231
• Oleh karena itu, terjadi penyesuaian dalam KBLI Indonesia. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa:
  Cakupan kegiatan usaha pada dasarnya tidak berubah, yang berubah adalah kode klasifikasinya, jika suatu
  kegiatan usaha berkembang menjadi layanan utama bagi pihak lain, maka perusahaan dapat
  menambahkan KBLI tambahan.

BPS , Kementerian Kordinator Perekonomian , Kemenhum , dan BKPM berencana buat kebijakan Surat Edaran
Bersama untuk dukung pelaku usaha terkait administarsi perubahan KBLI yang ada , yaitu :

1. Jika ruang lingkup usaha tidak berubah, maka perusahaan tidak perlu mengubah akta perusahaan.
2. Penyesuaian korespondensi KBLI lama menajdi KBLI baru akan dilakukan secara otomatis melalui system
   OSS .
3. BPS akan bantu mengawal proses penyusunan peraturan teknis bersama kementerian terkait ,agar tidak
   melemahkan / menghilangkan peran kegiatan usaha yang sudah ada .

Tindak Lanjut DPP ALFI terkait isu KBLI :

1. Mengikuti progress kebijakan Kemenko Perekonomian dan BPS terhadap hasil diskusi yang sudah dilakukan
   dengan ALFI
2. Kemenko Perekonomian melalui asisten deputy bidang perekonomian dan investasi minta dibuatkan surat
   oleh ALFI kepada Deputy 2 Kemenko Perekonomian agar dapat mengundang Kementerian , Lembaga dan
   instansi terkait yang melibatkan perubahan KBLI inudstri JPT agar dapat dibuat kebijakan yang terbaik bagi
   pelaku usaha JPT ( surat sedang dipersiapkan oleh secretariat DPP ALFI )
3. Membuat berita di media cetak / digital atas kesimpulan hasil pertemuan dengan kemenko perekonomian
   dan BPS agar dapat menjadi pengingat pihak Kementerian / Instansi tersebut terhadap poin poin hasil
   diskusi yang pernah dilakukan dalam rangka berikan kebijaksanaan aturan perubahan KBLI bagi industri
   Jasa Pengurusan Transportasi

PENUTUP
ALFI menyampaikan terima kasih kepada BPS atas penjelasan yang diberikan serta kesediaan untuk mengawal
proses transisi kebijakan.
ALFI berharap pemerintah dapat memastikan bahwa perubahan KBLI tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan
usaha Forwarding ( Jasa Pengurusan Transportasi ) yang sudah terintegrasi saat ini di Indonesia

Jakarta, 12 Maret 2026

Titie
Sekretariat DPP ALFI

Notulensi telah dikoreksi oleh Sekjen DPP ALFI/ILFA

Lampiran NOTULENSI RAPAT AUDIENSI DPP & DPW ALFI/ILFA BERSAMA BPS : MOM Audiensi dengan BPS_12 Maret 2026